Pendidikan Indonesia di Bawah Ethiopia, Kemendikbud: Kita Perbaiki
Seminar Bridging The Gap Between Education Policy and Implementation (Cici/detikcom)
Jakarta - Hasil penelitian Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan indeks kualitas pendidikan di Indonesia berada di bawah Ethiopia dan Filipina. Menanggapi indeks tersebut, Kemendikbud berjanji akan memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia.
Kepala Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hendarman mengapresiasi hasil penelitian ini dan mengatakan akan memperbaikinya.
"Menurut saya, ini kan bagus ya harus diapresiasi bahwa ada lembaga lain juga yang melihat dari right-nya itu kan dibuatkan indeks, ini kan bentuk instrumen lain, kan ada untuk pendidikan dipisah, nah ini Right to Education Index (RTEI). Menurut saya ini, kita lihat nanti, kita manfaatkan ini apa yang harus kita perbaiki," ujar Hendarman ketika ditemui di Hotel Santika, Jalan Pintu 1 TMII, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (23/3/2017).
Dalam penelitian ini, ada 5 indikator yang menjadi bahan pertimbangan, yakni governance, availability, accessibility, acceptability, dan adaptability. Dari kelima indikator yang diukur, Indonesia menempati urutan ke-7 dengan skor 77%.
"Jadi ini adalah bagian dari masukan dan nanti ini kita olah di Kementerian dan akan kita analisis. Sebenarnya saya ingin tahu tuh, itu kan ada 5 dimensi, saya kan belum tahu tuh 5 indikator itu isinya apa, bagaimana cara metodologinya," ujarnya.
Menurutnya, ini adalah sebuah masukan yang akan ditindaklanjuti oleh Kemendikbud. Namun ia mengungkapkan sedikit penasaran atas dasar penelitian tersebut.
"Saya sempat kaget juga, dari data ini, apa sih yang digunakan untuk menilai itu. Kemudian masak iya rendah banget sekolah tidak ramah. Bagi saya, overall, secara keseluruhan bagus, saya akan laporkan juga. Kalau boleh kita minta, ini kan bagian dari instrumen yang lain," ucapnya.
Hendarman mengatakan hal ini akan menjadi bahan pertimbangan. Menurutnya, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah dalam menyikapi hal tersebut.
"Indikator governance rendah, kalau ada masalah ya ada free education, kok tinggi. Nah saya juga melihat kok kontradiksi ya, lalu secara umum, ini kan masalah dari hasil studi ini, implementasinya aturannya ada, semua ada. Tapi, saat pelaksanaannya tidak sesuai," tutur Hendarman.
"Kita kan dari Kementerian punya neraca daerah, nanti Puslitjak akan gunakan ini. Kita di lingkup kami akan kami bicarakan juga. Itu sebabnya, Pak Menteri menekankan sekali, menyelesaikan masalah seperti ini, itu akan kami rundingan kembali," ujarnya.
Dengan hasil Indonesia menempati urutan ke-7 dengan skor 77%, hal ini sama seperti dua negara lainnya, yaitu Nigeria dan Honduras.
Berikut ini urutan peringkat kualitas pendidikan berdasarkan Right to Education Index (RTEI):
1. Inggris : 87%
2. Kanada : 85%
3. Australia : 83%
4. Filipina : 81%
5. Ethiopia : 79%
6. Korea Selatan : 79%
7. Indonesia : 77%
8. Nigeria : 77%
9. Honduras : 77%
10. Palestina : 76%
11. Tanzania : 73%
(rvk/erd)
Kepala Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hendarman mengapresiasi hasil penelitian ini dan mengatakan akan memperbaikinya.
"Menurut saya, ini kan bagus ya harus diapresiasi bahwa ada lembaga lain juga yang melihat dari right-nya itu kan dibuatkan indeks, ini kan bentuk instrumen lain, kan ada untuk pendidikan dipisah, nah ini Right to Education Index (RTEI). Menurut saya ini, kita lihat nanti, kita manfaatkan ini apa yang harus kita perbaiki," ujar Hendarman ketika ditemui di Hotel Santika, Jalan Pintu 1 TMII, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (23/3/2017).
Dalam penelitian ini, ada 5 indikator yang menjadi bahan pertimbangan, yakni governance, availability, accessibility, acceptability, dan adaptability. Dari kelima indikator yang diukur, Indonesia menempati urutan ke-7 dengan skor 77%.
"Jadi ini adalah bagian dari masukan dan nanti ini kita olah di Kementerian dan akan kita analisis. Sebenarnya saya ingin tahu tuh, itu kan ada 5 dimensi, saya kan belum tahu tuh 5 indikator itu isinya apa, bagaimana cara metodologinya," ujarnya.
Menurutnya, ini adalah sebuah masukan yang akan ditindaklanjuti oleh Kemendikbud. Namun ia mengungkapkan sedikit penasaran atas dasar penelitian tersebut.
"Saya sempat kaget juga, dari data ini, apa sih yang digunakan untuk menilai itu. Kemudian masak iya rendah banget sekolah tidak ramah. Bagi saya, overall, secara keseluruhan bagus, saya akan laporkan juga. Kalau boleh kita minta, ini kan bagian dari instrumen yang lain," ucapnya.
Hendarman mengatakan hal ini akan menjadi bahan pertimbangan. Menurutnya, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah dalam menyikapi hal tersebut.
"Indikator governance rendah, kalau ada masalah ya ada free education, kok tinggi. Nah saya juga melihat kok kontradiksi ya, lalu secara umum, ini kan masalah dari hasil studi ini, implementasinya aturannya ada, semua ada. Tapi, saat pelaksanaannya tidak sesuai," tutur Hendarman.
"Kita kan dari Kementerian punya neraca daerah, nanti Puslitjak akan gunakan ini. Kita di lingkup kami akan kami bicarakan juga. Itu sebabnya, Pak Menteri menekankan sekali, menyelesaikan masalah seperti ini, itu akan kami rundingan kembali," ujarnya.
Dengan hasil Indonesia menempati urutan ke-7 dengan skor 77%, hal ini sama seperti dua negara lainnya, yaitu Nigeria dan Honduras.
Berikut ini urutan peringkat kualitas pendidikan berdasarkan Right to Education Index (RTEI):
1. Inggris : 87%
2. Kanada : 85%
3. Australia : 83%
4. Filipina : 81%
5. Ethiopia : 79%
6. Korea Selatan : 79%
7. Indonesia : 77%
8. Nigeria : 77%
9. Honduras : 77%
10. Palestina : 76%
11. Tanzania : 73%
(rvk/erd)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar